Sabtu, 14 Desember 2013

Soal Palapa E Indosat, Kominfo abaikan Menhan dan BIN


Soal Palapa E Indosat, Kominfo abaikan Menhan dan BIN


Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika diam-diam mempercepat evaluasi dokumen pembangunan satelit Palapa-E milik PT Indosat Tbk (ISAT) pada slot orbit 150,5 derajat bujur timur.

Dokumen ini diserahkan Indosat 27 November lalu berisi laporan penandatanganan kerja sama pembangunan satelit baru, Palapa-E, dengan Orbital Sciences dari Amerika Serikat.

Satelit Palapa-E akan menggantikan satelit Palapa-C2 yang akan habis. Semua dokumen yang disampaikan tersebut merupakan persyaratan utama pemerintah agar slot orbit tersebut tetap dikelola oleh Indosat.

Dengan percepatan tersebut, maka Indosat diperkirakan tetap melenggang mendapatkan alokasi slot orbit 150,5 BT yang selama ini begitu hangat diperdebatkan.

Keinginan BRI maupun Telkom menggunakan slot orbit tersebut nampaknya harus dikubur, dan tentunya keamanan nasional juga menjadi taruhan. Pasalnya, satelit Palapa ditengarai selama ini menjadi sumber penyadapan terhadap Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Edward Snowden dan dikutp banyak media internasional.

"Ini artinya, Kementerian Kominfo mengesampingkan pendapat Menteri Pertahanan maupun Kepala BIN yang mengindikasikan bahwa penyadapan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah melalui satelit," ujar pengamat telematika Heru Sutadi, Rabu (4/12).

Saat Raker dengan Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan bahwa banyak informasi negara bobol lewat satelit. Hal itu karena satelit yang dipakai adalah satelit sewaan, bukan milik Indonesia sendiri.

"Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan, bukan milik kita. Begitu mudahnya kita disadap," ungkap Purnomo. Karena itu, Purnomo mengusulkan agar Indonesia memiliki satelit sendiri karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia.

Rencana pengadaan satelit dalam negeri didukung pula oleh Komisi I DPR. "Perlu ada satelit khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis. Pertahanan, intelijen, dan kepolisian. Ini perlu," tambahnya.

Meski begitu, Purnomo menyatakan bahwa pengadaan satelit merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring.

Sumber : http://www.merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar